Aksi nasional KNPB

Aksi Nasional KNPB: Dukung Pertemuan IPWP di Inggris, 11 orang Ditangkap di Manokwari, dan warga Papua Menado Menuntut Referendum

salah satu masa aksi ditangkap Polisi dan Intel di Manokwari  (Foto: tabloid jubi)

(Suara Kriting),-- Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, untuk aksi serentak (Aksi Nasional). oleh  Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dukungan terhadap  pertemuan  International Parlement of  West  Papua  (IPWP) di London.  

Sebanyak 11 orang ditangkap pihak Kepolisian di Manokwari dalam unjuk rasa yang digelar massa  di Jalan Gunung Salju Amban, depan Kampus Universitas Papua (Unipa) Manokwari, dan  warga Papua yang ada di Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado menggelar aksi unjuk rasa menuntut :"Referendum"  Selasa (23/10).

Kemudian di Jayapura di kutip bintangpapua.com,  Taman Imbi hari ini ternyata tidak mendapatkan restu dari pihak kepolisian. Pasalnya, polisi dalam hal ini Polda Papua tak  menerbitkan Surat   Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). 

Namun demikian untuk mengantisipasi kelompok   yang tetap memaksakan demo, pihak polda sudah siap mengantisipasinya. “Tapi kami   tetap  melakukan  pengawasan agar  aksi  unjuk rasa tersebut  tidak  melanggar  hukum dan mengganggu ketertiban umum,”  tegas  Pjs. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi, bintangpapua.com. 

Dia mengatakan,  pihaknya  akan melakukan  pembubaran  paksa sekaligus menindak-tegas sesuai  hukum   yang berlaku, bila para  pendemo  ternyata  bertindak  anarkis   atau  menyampaikan   hal-hal  yang  bertentangan  dengan UU serta  menyebar provokasi   seperti  minta  referendum atau  membentuk  negara Papua  Barat, membawa sajam, mabuk miras,  membawa lambang-lambang  seperti  bendera  Bintang Kejora  yang dilarang, membuat  kemacetan lalu  lintas  serta mengganggu ketertiban umum.

kemudian Dari data yang diperoleh tabloidjubi.com menyebutkan, selain 11 orang ditangkap dalam aksi demo itu, juga delapan orang dikabarkan terluka, empat diantaranya karena luka tembak dan dua polisi terkena lemparan batu. Wartawan pun dilarang meliput aksi demo tersebut.

Polisi dengan cara menembakan peluru ke arah demonstran. Saat ini para korban dilarikan ke rumah sakit terdekat di kota Manokwari. Dari rekaman video yang beredar di media, terlihat Polisi mengejar, memukul dan mengarahkan senjata api langsung ke arah demonstran. Sejumlah aktivis yang berusaha lari juga dikejar Polisi dan mendapat pukulan petugas. 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, AKBP I Gede  Sumerta Jaya saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan tersebut. Tapi mengaku tak ada orang yang terkena tembak. Massa aksi hanya berorasi di depan Kampus Unipa. Tapi situasi memanas dan polisi Melempari masa aksi dengan batu, sehingga dua polisi terkena lemparan batu yakni Briptu MGE dan Brigpol RY. Polisi lalu membubarkan massa dan menangkap 11 orang, tapi kami tak mendapat informasi kalau ada massa terkena tembakan,” katanya, Selasa (23/10).

Menurut Gede, 11 orang yang diamankan, yakni FM, Aw,OA, DA, DM, ET, PP, OM, YD, KJ dan AM. Polisi juga mengamankan barang bukti empat bendera KNPB dan dua bendera PBB. Tapi tak ada pengibaran Bendera Bintang Kejora.

Untuk menindak lanjuti informasi yang menyebutka empat orang terkena tembakan, lanjut dia, Polda Papua akan menurunkan tim Propam Polda Papua berjumlah tiga orang yang dipimpin seorang berpangkat AKBP. “Besok kami akan turunkan tim dari Propam ke Manokwari untuk menindak lanjuti informasi yang katakan ada yang terluka karena tembak. Kita juga akan konfirmasi di lapang apakah ada anggota yang bertugas di lapangan bersenjata,” jelasnya.

Selanjutnya di Fak-fak tadi Pagi persiapan untuk panggung Orasi KNBP di bongkar Aparat kepolisian Polres Fak-fak.

KNPB Timika mengadakan Ibadah Syukuran Yang berlangsung Pada Jam 9:00 wpb bertempat

di Sebuah Gereja Kemah Injili berlangsung dengan aman dan tertib hingga selesai. 

Terima kasih buat kehadiran Bapa, Mama, Ade2 dan semua yang telah bersama-sama mengambil bagian dalam acara dihari ini. Doa Kami Tuhan akan menyertai dan menjagamu dalam tugas dan kerja masing-masing. begitu disampaikan oleh pembawa acara ibadah syukuran melalui facebook.com.

Menado, di kutip kompas.com Para pendemo memulai aksinya dari halaman Kantor Rektorat Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), lalu melakukan long march menuju Gedung DPRD Sulut. Sepanjang jalan yang dilewati, para pendemo meneriakkan tuntutan mereka. "Kami menuntut keadilan atas tanah Papua. Kami ingin merdeka," teriak para pendemo diikuti dengan nyanyian khas mereka.

Selain tuntutan kemerdekaan atas tanah Papua, para pendemo yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar, Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat (SPMPMP) Sulawesi Utara juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan International Parlementariant for Wets Papua (IPWP).

"IPWP yang sedang berlangsung di London, Inggris saat ini dan diikuti petinggi-petinggi West Papua, sedang mengupayakan desakan terhadap PBB untuk mengakui perjuangan bangsa Papua," jelas Koordinator Lapangan, Nenaluck.

Para pendemo juga menyampaikan bahwa Papua memmbutuhkan referendum agar masyarakat Papua dapat menentukan sendiri nasib bangsanya. "Bangsa dan tanah air Papua telah menjadi tumbal kepentingan ekonomi, politik dan kekuasaan oleh Belanda, Amerika dan Indonesia," teriak salah satu pendemo yang berorasi di depan Kantor DPRD Sulut.

Di halaman kantor DPRD Sulut, para pendemo menyampaikan aspirasi mereka. "Kami berharap DPRD Sulut dapat mengakomidir aspirasi kami ini. Telah lama kami mengalami ketidakadilan. Otonomi daerah tidak memberikan jawaban. Kami ingin merdeka," ujar Nenaluck lagi.

Pernyataan sikap dan isi tuntutan yang ditandatangani oleh berbagai elemen mahasiswa pendemo, diserahkan kepada anggota DPRD Sulut. Wakil Ketua DPRD Sulut Arthur Kotambunan yang menyempatkan diri untuk menerima pendemo menegaskan, pihaknya menerima aspirasi pendemo.

"Kami menerima aspirasi saudara-saudara dari Papua, dan berupaya untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPR RI," ujar Kotambunan di hadapan para pendemo. Demo yang mendapat pengawalan cukup ketat dari aparat kepolisian tersebut berjalan tertib dan damai (Un/Ag)

Sumber: http://www.umaginews.com

Dukungan Internasional untuk Papua Merdeka

David Tua (kiri) dan and Wakil Presiden Serikat Buruh Pasifik, Jerome Mika (kanan) mengikuti demonstrasi di depan gedung parlemen Selandia Baru untuk mendukung kemerdekaan Papua. FOTO/RNZI/Johnny Blades.

Oleh: Akhmad Muawal Hasan - 23 Agustus 2017

Dibaca Normal 3 menit

Dukungan untuk kemerdekaan Papua mengalir dari negara-negara tetangga di kepulauan Pasifik hingga tokoh politik penting di Inggris Raya.

Dukungan Internasional untuk Papua MerdekaaDukungan Internasional untuk Papua MerdekaDukungan Internasional untuk Papua Merdeka - Keempat belas perempuan itu bernama Marama Davidson, Ruiha Epiha, Talafungani Finau, Lelani Kake, Moe Laga-Fa’aofo, Genevieve Pini, Amiria Puia-Taylor, Leilani Salesa, Luisa Tora, Mele Uhamaka, Asenaca Uluiviti, Leilani Unasa, Julie Wharewera-Mika, dan Elyssia Wilson-Heti. 

Mereka adalah anggota suku asli Maori yang menghuni wilayah Selandia Baru. Pada Sabtu (8/8/2014) mereka turut menyemarakkan Festival Pasifika di Western Springs Lakeside Park, Auckland, dengan menampilkan sebuah performance art bermodal cat hitam yang dipakai untuk mewarnai tubuh, tali untuk mengikat tangan, dan bendera Bintang Kejora kecil untuk menutup mulut. Sepanjang penampilan gerakan tubuh keempat belas perempuan itu amatlah minim. 

Kepada Tabloid Jubi Marima Davidson menjelaskan bahwa penampilan tersebut berjudul “Oceania Interrupted Action 3: Free Pasifika – Free West Papua”. Mereka mendukung kemerdekaan bagi rakyat Papua dan setiap detail dalam pertunjukan mereka adalah simbol atas apa yang sedang terjadi pada saudara-saudara sesama sub-ras Melanesia di Papua. 

Baca juga: Semua Membela Tanah Papua

Mulut yang terbungkam, tangan yang terikat dan gerak tubuh yang sedikit adalah simbol minimnya kebebasan untuk mengungkap pendapat politik, ditutupnya kesempatan untuk mengkampanyekan penentuan nasib sendiri, minimnya akses terhadap sumber daya alam yang merata, dan kurangnya akses terhadap media yang bebas serta independen dalam memberitakan apa yang sebenarnya terjadi di tanah Papua. 

Tubuh yang dicat hitam, bagi perempuan, adalah simbol berkabung. Penampil lain, Julie Wharewera-Mika, berkata bahwa “Kebebasan kita sebagai perempuan Maori dan Pasifik asli di Aotearoa, Selandia Baru terikat erat dengan kebebasan saudara dan saudari kami di Papua.” 

Sejarah dan Korban Kolonialisasi Modern

Secara geografis, Papua yang berada di samping Papua Nugini sesungguhnya telah dipecah menjadi dua provinsi: Papua dan Papua Barat. Orang-orang Melanesia dengan kemiripan kultural dan etnis yang menghuni Papua juga tersebar di berbagai kepulauan di Pasifik. Hingga hari ini situasi politik di Papua masih bergejolak atas narasi "kolonialisasi modern" yang dituduhkan masih dilakukan Republik Indonesia atas Papua. 

Setelah Perang Dunia II, Belanda yang masih punya kontrol atas Papua mulai melakukan persiapan untuk memerdekakannya, sementara pemerintah Indonesia yang telah merdeka di bawah kepemimpinan Sukarno juga mengklaim wilayah tersebut dan berupaya memasukkannya ke dalam teritori Indonesia. 

Pada tahun 1961 orang Papua mengangkat bendera Bintang Kejora, menyanyikan lagu kebangsaan mereka, dan mengumumkan kemerdekaan. Tak lama setelahnya, Indonesia yang mendapat sokongan senjata dari Uni Soviet melakukan operasi militer. 

Takut akan penyebaran komunisme dan terganggunya kepentingan perusahaan tambang di Papua, Amerika Serikat melakukan intervensi melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB mengajukan Perjanjian New York, memberikan kontrol sementara atas Papua kepada Indonesia (di bawah pengawasan PBB) pada tahun 1963 hingga dilaksanakan referendum. 

Dalam catatan jurnalis Gemima Harvey yang dimuat di The Diplomat, beberapa tahun setelah referendum, kurang lebih 30.000 rakyat Papua dibunuh oleh militer Indonesia. Ada misi pembungkaman yang brutal atas cita-cita kemerdekaan di sana. Saat referendum dilaksanakan pada 1969 pun terdapat kecurangan, sebab hanya satu persen dari total populasi yang bisa urun suara. Hasilnya dapat diduga: Papua resmi masuk teritori Indonesia. 

Baca juga: Filep Karma: Kami Sudah Tidak Percaya Pemerintah Indonesia

Setengah abad setelahnya muncul berbagai dinamika politik di tanah Papua. Satu hal yang pasti, praktik pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia kepada rakyat Papua tetap langgeng. Dua tahun kemarin, Papua tercatat wilayah yang paling disesaki tentara dengan jumlah sekitar 45.000 personel dan beberapa ratus lain di perbatasan Papua Nugini. 

Dalam catatan Human Right Watch, hingga hari ini ada lebih dari 500.000 warga Papua yang telah direnggut nyawanya secara sistematis, dan ribuan lain mengalami diskriminasi rasial, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pemenjaraan, dan pemerkosaan. 

Baca juga: HAM dan Papua yang Raib dalam Pidato Kenegaraan Jokowi

Tuntutan penentuan nasib sendiri semakin diperkuat dengan kenyataan bahwa kekayaan alam Papua dikeruk bukan untuk keuntungan rakyat Papua, tapi bagi korporat asing yang kontraknya disetujui Jakarta.

Add caption

Dukungan Internasional dari Inggris hingga Pasifik 

Akhir Mei lalu dukungan lain untuk kemerdekaan Papua juga datang, masih dari Selandia Baru, namun kali ini berasal dari sebelas anggota parlemen yang terdiri dari empat partai politik, yakni Partai Hijau (Catherine Delahunty, Barry Coates, Mojo Mathers, Jan Logie dan Steffan Browning), Partai Buruh (Louisa Wall, Carmel Sepuloni, Adrian Rurawhe, dan Aupito S’ua William Sio), Partai Nasional (Chester Burrows), dan Partai Maori (Marama Fox). 

Kesebelas perwakilan tersebut menandatangani Deklarasi Westminster yang dibawa oleh pemimpin dan pelobi internasional untuk kemerdekaan Papua, Benny Wenda. Masa kecil Benny—putra asli Papua—yang tenang di Lembah Baliem diusik tentara Indonesia sejak akhir 1970-an. Kakinya bahkan dikabarkan hilang satu dalam sebuah serangan udara. 

Benny telah berjuang untuk kemerdekaan tanah kelahirannya sejak Orde Baru berkuasa. Sebagaimana rekam jejak pejuang kemerdekaan Papua Barat lain, ia pernah dipenjara, tepatnya pada tahun Juni 2002 di Jayapura atas tuduhan yang sumir. Usai melewati persidangan yang cacat hukum, tiga bulan kemudian ia berhasil kabur berkat bantuan seorang kawan. Ia kemudian mendapat suaka politik dari Inggris dan sejak itu meneruskan perjuangan dari Eropa.

Catherine Delahunty, perwakilan Partai Hijau yang selama karier politiknya konsisten mendukung perjuangan Benny Wenda, menyatakan pada Asia Pacific Report bahwa pertemuan dengan Anggota Parlemen Internasional untuk Papua (IPWP) itu termasuk “menakjubkan”. 

“Ini momen yang sangat kuat. Benny mengatakan bahwa sangat penting baginya untuk bepergian ke dunia sehingga dia benar-benar dapat bertemu dengan para politisi dan bahwa sebenarnya para politisi, yang berasal dari berbagai macam partai, mau untuk menandatangani deklarasi tersebut,” katanya. 

Deklarasi Westminster untuk mendukung penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua lahir dalam pertemuan IPWP dengan delegasi dari berbagai negara di House of Parliament London, Inggris (3/5/2016). Turut hadir salah satu pendiri IPWP dan pemimpin oposisi Partai Buruh yang digadang-gadang sebagai calon kuat perdana menteri Inggris, Jeremy Corbyn. 

“Intinya, yang kami lihat adalah sekelompok orang yang tidak menikmati hak mereka selama periode dekolonialisasi, tidak menikmati hak yang diberikan kepadanya berdasarkan piagam PBB dan berbagai statuta dekolonialisasi. Sebagai anggota parlemen saya mendukung mereka (rakyat Papua), juga sebagai anggota dari kelompok ini dan sebagai mantan wakil ketua HAM semua partai,” ujar Corbyn sebagaimana dikutip The Guardian, Jum'at (6/5/2016). 

Yang tak boleh dilupakan, perjuangan kemanusiaan dan kemerdekaan Papua juga didukung oleh negara-negara di kepulauan Pasifik sebagai tetangga terdekat. Perdana Menteri Vunuatu Charlot Salwai, misalnya, selalu konsisten bersikap untuk mendukung penghentian praktik pelanggaran HAM dan kemerdekaan orang-orang Melanesia di Papua (22/12/2016). 

Sementara itu, atas nama tujuh negara Pasifik (Vanuatu, Tonga, Palau, Tuvalu, Kepualauan Marshall, Nauru dan Kepulauan Solomon), Menteri Kehakiman Vanuatu Ronald Warsal pada awal Mei lalu melancarkan tuduhannya pada pemerintah Indonesia yang dinilai telah melakukan pelanggaran HAM serius terhadap orang asli Papua di sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss (2/3/2017). 

Sebagaimana dilaporkan SBS, selama 15 tahun terakhir Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh pasukan keamanan Indonesia di tiga wilayah utama di Papua, yakni Wasior, Wamena, dan Paniai. Selain meminta Dewan HAM PBB untuk menghasilkan laporan aktual di Papua, Warsal juga harus membuat rekomendasi agar pola pelanggaran HAM di Papua bisa berhenti sepenuhnya.

Baca juga artikel terkait PEMBEBASAN PAPUA BARAT atau tulisan menarik lainnyaAkhmad Muawal Hasan

(tirto.id - Politik) 

Reporter: Akhmad Muawal Hasan

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Akhmad Muawal Hasan